Menguak Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto

Menguak Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto
Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Negara menanggung kerugian 2,3 triliyun rupiah akibat adanya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab. Sebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Seperti ditayangkan

Liputan6 Pagi SCTV

Minggu (23/7/2017), Setnov dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dianggap menyalahgunakan wewenang, memainkan pengaruhnya, sehingga proyek E-KTP menjadi berantakan. Dananya menguap ke mana-mana. Setyo Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Pasal 2 ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 3 memiliki ancaman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Menurut jaksa, berdasarkan fakta dan teori hukum dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta, menunjukan telah terjadi pertemuan kepentingan. Andi selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek.

Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Setya Novanto telah menerima uang dari Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur PT Quadra Solution. Uang itu diserahkan melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP.

Keterlibatan Setya Novanto tercium saat  Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP, menemui mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Di kalangan anggota Dewan, Andi Narogong dikenal dekat dengan Novanto. Saat bertemu Irman, Andi mengatakan bahwa kunci dari pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR bukan pada anggota Komisi II, melainkan ada pada Novanto.

Untuk itu, Andi merancang pertemuan dengan Novanto di Hotel Gran Melia. Beberapa hari kemudian, Andi bersama Irman kembali menemui Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR untuk memastikan dukungan terhadap penganggaran proyek penerapan e-KTP.

Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan, "Ini sedang kami koordinasikan, perkembangannya nanti hubungi Andi." Selanjutnya, saat proyek sudah berjalan, Andi menyerahkan sebagian uang pembayaran e-KTP kepada Novanto.

Setidaknya ada empat tahap pembayaran yang sebagian uangnya diserahkan kepada Novanto, yakni pembayaran tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2011, serta pembayaran tahan I tahun 2012.
Uang itu diberikan secara langsung kepada Novanto melalui  Anang dan Andi.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto memiliki pola yaitu penyalahgunaan wewenang (Abuse of Discretion). Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan dan kekuasaan terhadap rakyatnya.

John E.E Dalberg alias Lord Acton (1834-1902), sejarahwan Inggris mengatakan,
“kekuasaan cenderung korup (jahat) dan kekuasaan mutlak paling jahat”. (“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”).

Dan Menurut saya itu bisa dibenerkan karena biasanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seperti korupsi ini dilakukan oleh para penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan diamana dia cenderung menggunakan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan manakala berada pada posisi yang memungkinkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain & bersifat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.

Prinsip anti korupsi yang tidak dijalankan dalam kasus korupsi ini adalah Transparasi dan Kewajaran. Transparasi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam kasus ini tidak menggunkan prinsip transparasi, dimana dalam proyek lelang tender pengadaan e-KTP stelah dilakukan kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu prinsip kewajaran juga tidak diterapkan dalam kasus korupsi ini.

Dimana dalam pengaggaran ada ketidakwajaran. Pada saat proses lelang tender sebenarnya ada perusahaan yang menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan terpilih, namun perusahaan tersebut tidak terpilih. Solusi agar tidak terjadi kasus serupa adalah dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi sehingga memberikan efek jera bagi pelakuknya dan sebagai peringatan kepada yang belum terlibat kasus korupsi untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Hukuman yang berat seperti penjara seumur hidup, hukuman mati, denda, menyita seluruh aset keluarga yang dimiliki tersangka, dan lain-lain.

Sumber Refrensi:
https://news.detik.com/ diakses pada Minggu 6 Mei 2018
http://kumparan.com diakses pada Minggu 6 Mei 2018 
http://news.liputan6.com diakses pada Minggu 6 Mei 2018

0 Response to "Menguak Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto"

Terimakasih sudah Tidak berkomentar ( SARA ). Silahkan berkomentar yang baik dan menarik sesuai dengan isi konten.
Komentar yang tidak diperbolehkan :

1). Berbau penghinaan SARA & PXXN
2). Komentar dengan Link hidup ( akan dianggap spam )
3). Komentar tidak nyambung dengan isi postingan

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel